Loading

wait a moment

Berita Indonesia PPATK Batasi Uang Tunai Untuk Pencegahan Korupsi

Berita Indonesia PPATK Batasi Uang Tunai Untuk Pencegahan Korupsi

Berita Indonesia – Korupsi sudah bukan merupakan hal baru di Indonesia. Bahkan, kasus korupsi di negara ini cenderung lebih tinggi daripada kasus serupa di negara lain. Hal ini diperburuk karena terkadang hukum pun juga dinilai masyarakat kurang tepat dalam menegakkan ganjaran yang seharusnya diterima oleh para pelaku korupsi. Sudah tidak terhitung adanya kasus korupsi di Indonesia, dan kasus seperti ini selalu meningkat di setiap tahunnya.

Bahkan, untuk akhir-akhir ini saja selalu muncul tokoh baru yang diduga melakukan kasus korupsi, dan tokoh-tokoh ini merupakan orang yang memiliki peran penting di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan mengatasi terjadinya kasus korupsi, termasuk kini bertambah  lagi satu upaya yaitu pembatasan penggunaan uang tunai di Indonesia. Pembatasan ini dilakukan untuk membuat berbagai transaksi  dilakukan secara elektronik.

Jika dilakukan dengan menggunakan alat elekronik, maka aliran uang yang digunakan pun bisa diselidiki dengan mudah. Begitu pula sebaliknya, bila transaksi menggunakan uang tunai, maka akan semakin sulit untuk ditelusuri dan direkam jejaknya. Terhitung, sebagian besar kasus korupsi di Indonesia dilakukan dengan menggunakan uang tunai. Hal inilah yang terkadang menyulitkan pihak berwenang untuk menelusuri histori perjalanan uang, apakah digunakan benar-benar sesuai dengan peraturan dan anggaran yang berlaku, ataukah sebaliknya.

Pusat Pelaporan dan Analisis dan Transaksi Keuangan atau yang lebih diringkasi disapa dengan singkatan PPATK, membatasi penarikan uang tunai ini dan akan segera diresmikan. Pembatasan penarikan tunai sekarang hanya bisa digunakan untuk penarikan maksimal sebesar 100 juta rupiah. Dengan batas 100 juta rupiah, harapannya hal ini semakin memperkecil ruang gerak yang biasa digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab dalam mengelola uang negara maupun uang kejahatan lainnya, termasuk kasus suap, pencucian uang, dan berbagai kasus keuangan lainnya.

Upaya ini sudah sepatutnya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama pihak pemerintah secara keseluruhan dan pihak masyarakat. Dengan banyaknya pihak yang dapat mendukung peraturan baru ini, maka pengesahan peraturan pun akan semakin mudah dan PPATK semakin ringan dalam melaksanakan upaya untuk mencapai tujuannya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa kasus korupsi di Indonesia sudah terbendung, dan harus benar-benar dihentikan mulai dari akar dan sistem yang digunakan. akar yang dimaksud adalah dengan melakukan pendidikan anti korupsi yang ditujukan pada generasi muda di Indonesia.

Sedangkan sistem adalah pembatasan ruang gerak bagi siapa saja yang mempunyai itikad untuk melakukan korupsi maupun gratifikasi. Pelan namun pasti, sebenarnya kasus korupsi di Indonesia bisa dihentikan. Meski tentu bukan merupakan hal yang tidak membutuhkan proses, namun penghentian korupsi di Indonesia bisa dilakukan mulai dari hal yang kecil dan sederhana. Contohnya adalah membiasakan disiplin waktu untuk pelajaran yang dienyam siswa di sekolah maupun mahasiswa di perguruan tinggi.

Pembiasaan disiplin waktu ini nantinya bisa berkembang menjadi pembiasaan disiplin sistem, dan pembiasaan disiplin aturan. Jika generasi muda sekarang sudah bisa dibiasakan untuk menjadi generasi disiplin, maka besar kemungkinan generasi ini akan membuat perubahan dan perkembangan besar-besaran di Indonesia, terkhusus di bidang korupsi. Jika akan diberantas dari akarnya, maka upaya pemerintah harus didukung sejak sekarang dan didorong oleh masyarakat agar segera berhasil dalam mencapai tujuan, salah satunya adalah dengan mendukung pembatasan penggunaan uang tunai dari PPATK ini.